Permenkes tentang Penggunaan Obat Generik


Pada tahun 2010, Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK. 02.02/Menkes/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (unduh Permenkes disini). Peraturan ini dibuat untuk mendorong dan menggerakkan segenap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk menggunakan obat generik. Permenkes ini terdiri dari empat bab dan dua belas pasal.

Pasal empat menyebutkan kewajiban dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk selalu menuliskan resep obat generik dalam memberi resep kepada pasien baik untuk diambil di apotek atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila dokter tidak menjalankan ketentuan seperti dalam pasal empat, maka sesuai isi pasal sepuluh, Dinas Kesehatan berwenang mengeluarkan peringatan baik secara lisan ataupun tertulis sebanyak maksimal tiga kali dan apabila peringatan tersebut tidak dipatuhi maka dokter dapat dikenai sanksi administratif kepegawaian.

Namun dalam kondisi tertentu terdapat pengecualian yaitu apabila sediaan obat generik belum tersedia. Dalam pasal delapan disebutkan apabila obat generik belum tersedia maka dokter di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dapat mengganti resep obat generik dengan dengan obat generik bermerek/obat dagang.

Hal yang menarik dari Peraturan ini adalah bunyi pasal tujuh yang menyebutkan bahwa apoteker dapat mengganti obat merek dagang/paten dengan obat generik yang sama komponen aktifnya dengan persetujuan dokter dan atau pasien. Dengan demikian, apabila dokter meresepkan obat merek dagang/paten, maka apoteker dapat secara langsung mengganti dengan obat generik cukup hanya dengan persetujuan pasien dengan kata lain boleh tanpa persetujuan dokter.

Terbitnya Permenkes ini secara otomatis membuat Permenkes sebelumnya yaitu Permenkes Nomor 085/Menkes/PER/I/1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dicabut dan tidak berlaku lagi. Impelentasinya, setiap bulan Pustu dan Puskesmas wajib melaporkan penggunaan obat generik di tempat pelayanan masing-masing kepada Dinas Kesehatan Kabupaten masing-masing. [primz]

Sumber:
1. Gambar diambil dari http://www.i.poskota.or.id

Simpan halaman ini dalam PDF?

Post artikel ini di tempat lain? Bookmark and Share

Seluruh artikel di myhealing.wordpress.com dapat Anda perbanyak dan digunakan untuk keperluan apapun, asal tetap mencantumkan sumber URL. Silakan berikan rating untuk artikel ini.

Copyright © 2007 – 2011 Stetoskop. All Rights Reserved.
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: