Program Obat Murah Baru Setengah Jalan

Obat murah. Oh obat murah. Kehadiranmu bak oase di tengah gersangnya gurun pasir. Sayang, percikan kesegarannya belum bisa diteguk oleh semua orang.

Secara global, harga obat di Indonesia terbilang mahal. Harganya mencapai 25%-30% di atas harga rujukan internasional. Padahal sebagian besar penduduk Indonesia adalah rakyat miskin. Dampaknya daya beli masyarakat terhadap obat rendah. Hal ini sudah lama menjadi salah satu dari daftar panjang masalah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Namun saat ini, pemerintah telah resmi meluncurkan program obat murah. Obat hasil produksi PT. Indofarma ini dijual dengan harga Rp. 1.000 per strip. Satu strip berisi 5-6 tablet. Dua belas dari dua puluh jenis obat murah tersebut saat ini telah resmi beredar di pasaran. Obat-obat tersebut merupakan obat yang banyak dikonsumsi masyarakat, yaitu obat penurun panas, obat penurun panas anak, obat sakit kepala, obat flu, obat batuk dan flu, obat batuk cair, obat batuk berdahak, obat maag, obat asma, obat tambah darah, obat cacing, dan obat cacing anak.

BBM Naik, Rakyat Dilarang Sakit?

Setelah kenaikan harga BBM, kerap muncul jargon ‘orang miskin dilarang sakit’. Jargon tersebut timbul akibat semakin tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.

Kenaikan harga BBM baru-baru ini menyebabkan beban ekonomi yang dipikul masyarakat terutama masyarakat miskin semakin berat. Pemerintah memang telah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan mengklaim telah menjamin kesehatan 76,4 juta jiwa warga miskin lewat program Jamkesmas, namun kenaikan harga BBM tetap berpengaruh terhadap naiknya biaya kesehatan.

Setelah harga BBM naik, harga-harga produk barang dan jasa kian melonjak. Perusahaan farmasi pun kemudian berlomba-lomba menaikkan harga obat, termasuk obat generik, dengan alasan semakin mahalnya bahan baku. Memang departemen kesehatan telah berusaha memberikan insentif kepada perusahaan farmasi yang tidak menaikan harga obat. Akan tetapi, insentif tersebut diperkirakan tidak mampu menutupi biaya produksi dan harga bahan baku obat yang semakin tinggi.

Mana Promosi Kesehatannya?

Plesetan jingle iklan salah satu merek rokok terkenal itu menggambarkan rasa penasaran penulis terhadap kebijakan pemerintah saat ini.

Lumrahnya, kebijakan kesehatan masyarakat dibuat berdasar pada visi yang ingin dicapai dan bukti sesuai permasalahan yang nyata ada di masyarakat. Bukti di masyarakat saat ini memperlihatkan masih perlunya upaya promosi kesehatan yang lebih intensif dan berkesinambungan. Sebagai ilustrasi awal, mari kita lihat sejauh mana pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai cara hidup sehat. Sebuah penelitian yang dilakukan di Bantaeng, Binjai, Mauk, dan Tangerang yang dipublikasikan pada Februari 2008 menunjukkan 47,5% rumah tangga dari 10.737 responden memiliki air minum yang terkontaminasi E. coli. Kontaminasi ini diakibatkan pengolahan air yang keliru. Contoh kesalahan yang sering terjadi yaitu waktu merebus air yang tidak dibiarkan mendidih sekitar 1-3 menit, dan pengambilan air dari wadah yang tidak ditutup dengan alat yang belum bersih. Dari survei yang dilakukan Program Aman Tirta dari Johns Hopkins University ini diketahui bahwa masyarakat setempat tidak mengetahui proses memasak air yang baik.

Selain itu, aspek sarana prasarana penunjang kesehatan masyarakatnya pun masih kurang. Data survei sosial ekonomi nasional 2004 menunjukkan 12% penduduk perkotaan Indonesia tidak memiliki akses ke sarana jamban. Tidak mengherankan apabila 70% air tanah di perkotaan telah tercemar berat bakteri tinja. Sedangkan secara umum, pada data survei kependudukan nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 tercantum persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan jamban yang baik hanya 55%. Artinya, masih ada 100 juta yang hidup dengan sanitasi yang buruk.

Prospective Payment? Setuju!!

Permasalahan mutu pelayanan kesehatan kontemporer di negara kita, sesungguhnya berpangkal dari bagaimana cara kita mengelola pelayanan kesehatan, atau sistem pembiayaan kesehatan. Hingga kini kita masih menggunakan sistem pembiayaan versi lama yang ‘terbukti’ bermasalah.

Tata pelayanan kesehatan kita bermasalah. Kita harus bersedia jujur mengakuinya jika kita ingin menuju penataan baru yang lebih baik. Suatu penataan kesehatan seharusnya berpihak pada pasien, efektif, efisien, sekaligus melibatkan peran aktif pemerintah. Sebagai diskusi awal, mari kita tengok seberapa besar perhatian pemerintah kita secara finansial terhadap layanan kesehatan. Pada tahun 2006 alokasi dana pemerintah sebesar Rp. 13,6 triliun dan tahun 2007 mencapai Rp. 19 triliun. Jumlah tersebut baru 2,7% dari total anggaran negara. Bandingkan dengan negara tetangga, menurut World Bank pada 2001, Malaysia menghabiskan 3,3% dari GDP untuk layanan kesehatan, sementara Singapura menghabiskan 3,6% GDP. Padahal di negara yang mutu pelayanan kesehatannya sudah dianggap “baik” seperti Kuba, alokasi dana di bidang kesehatan mencapai 10%.

Sesungguhnya, pangkal masalah pembiayaan kita mungkin bukan besarnya alokasi. Kebijakan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia masih menganut sistem fee for service. Pada sistem ini, pasien membayar uang tunai kepada dokter untuk setiap pelayanan kesehatan yang diterimanya. Akibatnya, fenomena yang muncul adalah pasien sakit, pasien membayar. Pasien membayar, dokter sejahtera. Maka semakin banyak orang yang sakit, semakin banyak pasien yang datang ke dokter. Semakin ramai tempat praktik dokter, semakin sejahteralah Pak dokter. Bukankah itu aneh?