Prospective Payment? Setuju!!

Permasalahan mutu pelayanan kesehatan kontemporer di negara kita, sesungguhnya berpangkal dari bagaimana cara kita mengelola pelayanan kesehatan, atau sistem pembiayaan kesehatan. Hingga kini kita masih menggunakan sistem pembiayaan versi lama yang ‘terbukti’ bermasalah.

prospective payment

Tata pelayanan kesehatan kita bermasalah. Kita harus bersedia jujur mengakuinya jika kita ingin menuju penataan baru yang lebih baik. Suatu penataan kesehatan seharusnya berpihak pada pasien, efektif, efisien, sekaligus melibatkan peran aktif pemerintah. Sebagai diskusi awal, mari kita tengok seberapa besar perhatian pemerintah kita secara finansial terhadap layanan kesehatan. Pada tahun 2006 alokasi dana pemerintah sebesar Rp. 13,6 triliun dan tahun 2007 mencapai Rp. 19 triliun. Jumlah tersebut baru 2,7% dari total anggaran negara. Bandingkan dengan negara tetangga, menurut World Bank pada 2001, Malaysia menghabiskan 3,3% dari GDP untuk layanan kesehatan, sementara Singapura menghabiskan 3,6% GDP. Padahal di negara yang mutu pelayanan kesehatannya sudah dianggap “baik” seperti Kuba, alokasi dana di bidang kesehatan mencapai 10%.

Sesungguhnya, pangkal masalah pembiayaan kita mungkin bukan besarnya alokasi. Kebijakan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia masih menganut sistem fee for service. Pada sistem ini, pasien membayar uang tunai kepada dokter untuk setiap pelayanan kesehatan yang diterimanya. Akibatnya, fenomena yang muncul adalah pasien sakit, pasien membayar. Pasien membayar, dokter sejahtera. Maka semakin banyak orang yang sakit, semakin banyak pasien yang datang ke dokter. Semakin ramai tempat praktik dokter, semakin sejahteralah Pak dokter. Bukankah itu aneh?

Dampaknya? Dokter akan diburu-buru waktu untuk “menyelesaikan” pasien sebanyak-banyaknya, seringkas-ringkasnya. Tak jarang seorang dokter meluaskan sayap ke beberapa tempat praktek. Hal ini ditengarai oleh pendapatan dokter yang kecil. Hari ini, berita kesehatan ramai oleh suara miring masyarakat bahwa dokter di Indonesia kurang komunikatif. Masyarakat merasa dokter kurang bersahabat dan tidak empatik. Alih-alih memberikan pelayanan terbaik, dokter menerima pasien sebanyak mungkin dan menghemat waktu konsultasi sesingkat mungkin. Akibatnya, pasien yang menjadi korban.

Fee for service juga mendorong perilaku overtreatment dan polifarmaka dikalangan dokter. Kecurigaan ringan terhadap penyakit tertentu, dapat mendorong seorang dokter untuk menyarankan rawat inap, pemeriksaan lanjutan sampai melakukan intervensi bedah secara berlebihan. Hal ini sejalan dengan besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh pasien. Untuk memaksimalkan kepuasan pasien dan produsen obat, pasien juga menerima resep obat-obatan secara berlebihan yang sesungguhnya tidak perlu.

Bagai menyiram garam ke atas luka, situasi ini dimanfaatkan sebagian dokter yang berkolusi dengan perusahaan farmasi. Proses pemberian resep yang seharusnya murni atas nama kepentingan pasien, bisa jadi dibayang-bayangi kepentingan perusahaan farmasi. Iming-iming hadiah, tiket wisata atau seminar gratis siap menunggu dokter yang “mendukung” penggunaan merk obat tertentu ke masyarakat. Dalam hal ini pasien yang menanggung biaya obat bermerk yang belum tentu mengungguli obat generik. Sayang beribu sayang, hal ini masih berputar-putar sebagai lingkaran setan yang sukar ditentukan mata rantainya

Sejumlah permasalahan ikut memperburuk suasana. Alokasi dana yang tidak efektif, utilisasi dana yang belum efisien, banyaknya pemborosan dan penyalahgunaan serta persentase biaya pelayanan kuratif lebih besar dari pada pelayanan promotif dan preventif, sampai saat ini masih menjadi masalah. Ilustrasi ini memperlihatkan, alih-alih meningkatkan mutu pelayanan, sistem fee for service lebih banyak merugikan pasien. Apakah tidak ada alternatif solusi lain?

Tentu ada. Baru-baru ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan sistem pelayanan dokter keluarga, dengan memanfaatkan wilayah kota sebagai percontohan. Dalam konsep dokter keluarga ini sistem pembiayaan kesehatan dilakukan melalui asuransi. Masyarakat diminta membayar pelayanan dimuka dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan setiap bulannya (prospective payment). Premi asuransi inilah yang digunakan sebagai sumber pembiayaan kesehatan masyarakat.

Sistem yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 ini pada awalnya diterapkan di rumah sakit. Hasil penelitian pada era itu memperlihatkan bahwa rumah sakit yang menggunakan sistem prospective payment dapat menurunkan pengeluaran biaya kesehatan secara signifikan serta mengurangi penggunaan layanan kesehatan dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak menggunakan sistem prospective payment.

Apabila sungguh diterapkan, sistem prospective payment yang ditawarkan IDI tentu membawa harapan baru. Selain akan menurunkan biaya kesehatan, pembiayaan kesehatan pun akan lebih menyeluruh. Bukan hanya kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang sebelumnya lebih banyak pada upaya kuratif akan bergeser ke arah upaya promotif dan preventif. Hal itu akan berdampak pada penurunan insiden penyakit di masyarakat.

Ditilik dari hubungan dokter-pasien, sistem prospective payment akan menghilangkan fenomena pasien sakit dokter sejahtera. Apabila pelayanan kesehatan berlangsung baik maka semakin sedikit pasien yang sakit. Sistem ini menjadikan semakin sedikit pasien yang sakit, pendapatan dokter akan semakin banyak. Ini akan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan dokter akan lebih baik karena mutu pelayanan akan menentukan pendapatan yang diterima oleh dokter.

Sejauh ini, penulis menemukan dua argumentasi yang menyatakan keberatan atas pemberlakuan prospective payment. Pertama, penyelenggara pelayanan kesehatan, dalam hal ini dokter mapun rumah sakit, rentan atas upaya manipulasi pelayanan kesehatan yang diberikan atau menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dianggap tidak menguntungkan. Hal ini tentunya dapat diatasi dengan pengawasan pemerintah yang ketat dan pelaksanaan UU perlindungan konsumen. Kedua, pendapatan yang diterima oleh penyelenggara pelayanan kesehatan menjadi tidak tetap karena berbagai alasan diluar kendali mereka, katakanlah terjadinya wabah atau endemik global. Jumlah pendapatan yang diterima akan berubah-ubah secara acak sesuai fluktuasi biaya yang diperlukan untuk penanganan penyakit pasien sehingga mengakibatkan kerugian pihak penyelenggara layanan kesehatan. Padahal, di sinilah pemerintah harusnya mengambil peran dengan memberikan jaminan subsidi biaya kesehatan. Mari kita ingat kembali, berapa besar ”perhatian” finansial pemerintah kita untuk kesehatan?

Ibarat pepatah, sekali merengkuh dayung dua pulau terlampaui. Sistem pelayanan dokter keluarga yang diusulkan IDI boleh jadi merupakan alternatif solusi yang dapat menghentikan beberapa masalah sekaligus. Selain dapat membuat kalangan dokter lebih altruis, diharapkan mutu pelayanan kesehatan pun akan terdongkrak. Sudah saatnya kita mengubah fenomena “pasien sakit, dokter sejahtera” menjadi “pasien sehat dokter pun sejahtera”.primz

Artikel yang Berhubungan:
* Mana Promosi Kesehatannya?
* BBM Naik, Rakyat Dilarang Sakit?
* Program Obat Murah Baru Separuh Jalan

Simpan halaman ini dalam PDF?

Post artikel ini di tempat lain?Bookmark and Share

Seluruh artikel di myhealing.wordpress.com dapat Anda perbanyak dan digunakan untuk keperluan apapun, asal tetap mencantumkan sumber URL. Silakan berikan rating untuk artikel ini.

Copyright © 2007 – 2009 Stetoskop. All Rights Reserved.

2 Responses to “Prospective Payment? Setuju!!”

  1. rijalulghad Says:

    d belanda sistem ini sudah dgunakan, sy dukung aja prim🙂

  2. BBM Naik, Rakyat Dilarang Sakit? « Stetoskop Says:

    […] Siapakah yang bertanggung jawab untuk mencegahnya? Jawabannya adalah semua pihak. Dalam hal ini, baik pemerintah, penyedia layanan kesehatan, maupun masyarakat punya andil masing-masing. Sebenarnya masalah tersebut akan lebih terkontrol apabila sistem pembiayaan kesehatan di negara kita telah mengunakan sistem prospective payment. Sayangnya, saran konstruktif yang dikemukakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) beberapa tahun lalu tersebut tak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah (simak pula : tulisan tentang prospective payment) […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: