Permenkes tentang Penggunaan Obat Generik

Pada tahun 2010, Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK. 02.02/Menkes/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (unduh Permenkes disini). Peraturan ini dibuat untuk mendorong dan menggerakkan segenap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk menggunakan obat generik. Permenkes ini terdiri dari empat bab dan dua belas pasal.

Pasal empat menyebutkan kewajiban dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk selalu menuliskan resep obat generik dalam memberi resep kepada pasien baik untuk diambil di apotek atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila dokter tidak menjalankan ketentuan seperti dalam pasal empat, maka sesuai isi pasal sepuluh, Dinas Kesehatan berwenang mengeluarkan peringatan baik secara lisan ataupun tertulis sebanyak maksimal tiga kali dan apabila peringatan tersebut tidak dipatuhi maka dokter dapat dikenai sanksi administratif kepegawaian.

Provinsi Kepri Menanam Tunas Dokter Keluarga Indonesia

Foto Dokter Keluarga Kepri 2011 dengan Gubernur Kepri

Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar istilah dokter keluarga? Dokter keluarga secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu dokter dan keluarga alias dokternya keluarga. Dokter keluarga yaitu dokter yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada keluarga melalui kunjungan rumah. Istilah dokter keluarga memang masih terdengar asing. Hal itu karena saat ini program dokter keluarga belum diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah di tanah air.

Sepeda Motor: Antara Manfaat dan Risiko

Sepeda motor adalah sebuah kendaraan yang dapat dengan lincah meliuk-liuk di jalan raya. Oleh karena itu, sepeda motor mendapat julukan kendaraan antimacet, terutama bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar. Sepenuh apapun jalanan oleh kendaraan bermotor, sepeda motor selalu bisa mendapatkan celah untuk melewati kendaraan lain dan terbebas dari kemacetan.

Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Bisa jadi hal itu karena sepeda motor merupakan kendaraan kelas menengah, tidak terlalu tradisional seperti sepeda dan tidak terlalu mahal seperti mobil. Sepeda motor termasuk kendaraan yang harganya cukup terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Apalagi dengan maraknya penawaran kredit sepeda motor oleh dealer sepeda motor yang semakin memudahkan peminat sepeda motor untuk memiliki kendaraan roda dua ini.

Program Obat Murah Baru Separuh Jalan

Obat murah. Oh obat murah. Kehadiranmu bak oase di tengah gersangnya gurun pasir. Sayang, percikan kesegarannya belum bisa diteguk oleh semua orang.

BBM Naik, Rakyat Dilarang Sakit?

Setelah kenaikan harga BBM, kerap muncul jargon ‘orang miskin dilarang sakit’. Jargon tersebut timbul akibat semakin tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.

Kenaikan harga BBM baru-baru ini menyebabkan beban ekonomi yang dipikul masyarakat terutama masyarakat miskin semakin berat. Pemerintah memang telah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan mengklaim telah menjamin kesehatan 76,4 juta jiwa warga miskin lewat program Jamkesmas, namun kenaikan harga BBM tetap berpengaruh terhadap naiknya biaya kesehatan.

Setelah harga BBM naik, harga-harga produk barang dan jasa kian melonjak. Perusahaan farmasi pun kemudian berlomba-lomba menaikkan harga obat, termasuk obat generik, dengan alasan semakin mahalnya bahan baku. Memang departemen kesehatan telah berusaha memberikan insentif kepada perusahaan farmasi yang tidak menaikan harga obat. Akan tetapi, insentif tersebut diperkirakan tidak mampu menutupi biaya produksi dan harga bahan baku obat yang semakin tinggi.

Mana Promosi Kesehatannya?

Plesetan jingle iklan salah satu merek rokok terkenal itu menggambarkan rasa penasaran penulis terhadap kebijakan pemerintah saat ini.

Lumrahnya, kebijakan kesehatan masyarakat dibuat berdasar pada visi yang ingin dicapai dan bukti sesuai permasalahan yang nyata ada di masyarakat. Bukti di masyarakat saat ini memperlihatkan masih perlunya upaya promosi kesehatan yang lebih intensif dan berkesinambungan. Sebagai ilustrasi awal, mari kita lihat sejauh mana pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai cara hidup sehat. Sebuah penelitian yang dilakukan di Bantaeng, Binjai, Mauk, dan Tangerang yang dipublikasikan pada Februari 2008 menunjukkan 47,5% rumah tangga dari 10.737 responden memiliki air minum yang terkontaminasi E. coli. Kontaminasi ini diakibatkan pengolahan air yang keliru. Contoh kesalahan yang sering terjadi yaitu waktu merebus air yang tidak dibiarkan mendidih sekitar 1-3 menit, dan pengambilan air dari wadah yang tidak ditutup dengan alat yang belum bersih. Dari survei yang dilakukan Program Aman Tirta dari Johns Hopkins University ini diketahui bahwa masyarakat setempat tidak mengetahui proses memasak air yang baik.

Prospective Payment? Setuju!!

Permasalahan mutu pelayanan kesehatan kontemporer di negara kita, sesungguhnya berpangkal dari bagaimana cara kita mengelola pelayanan kesehatan, atau sistem pembiayaan kesehatan. Hingga kini kita masih menggunakan sistem pembiayaan versi lama yang ‘terbukti’ bermasalah.

Tata pelayanan kesehatan kita bermasalah. Kita harus bersedia jujur mengakuinya jika kita ingin menuju penataan baru yang lebih baik. Suatu penataan kesehatan seharusnya berpihak pada pasien, efektif, efisien, sekaligus melibatkan peran aktif pemerintah. Sebagai diskusi awal, mari kita tengok seberapa besar perhatian pemerintah kita secara finansial terhadap layanan kesehatan. Pada tahun 2006 alokasi dana pemerintah sebesar Rp. 13,6 triliun dan tahun 2007 mencapai Rp. 19 triliun. Jumlah tersebut baru 2,7% dari total anggaran negara. Bandingkan dengan negara tetangga, menurut World Bank pada 2001, Malaysia menghabiskan 3,3% dari GDP untuk layanan kesehatan, sementara Singapura menghabiskan 3,6% GDP. Padahal di negara yang mutu pelayanan kesehatannya sudah dianggap “baik” seperti Kuba, alokasi dana di bidang kesehatan mencapai 10%.